MEDAN,KOMPAS.com - Pemprov Sumatera Utara menganggarkan dana pembangunan infrastruktur desa senilai Rp 450 miliar di tahun 2027. Program ini menyasar pembangunan 6.110 desa. Prioritasnya, pembangunan jalan desa, jalan produksi dan jalan usaha. Gubernur Sumut, Bobby Nasution mengatakan, dalam proses pembangunan, pihaknya akan mengubah skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP). Jika selama ini pengusulan dan penerimaan bantuan berada di tingkat kabupaten/kota, mulai tahun 2027 bantuan tersebut akan diarahkan langsung ke pemerintah desanya. “Pekan depan kita mulai kumpulkan kepala desa untuk mengajukan usulan pembangunan jalan desa, jalan produksi dan jalan usaha tani. Itu akan kita intervensi, walaupun nilainya tidak terlalu besar, kurang lebih Rp 450 Miliar," Jadi nanti bukan lagi ke kabupaten/kota, tetapi langsung masuk ke APBDesa," ujar Gubernur Sumut, Bobby Nasution dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026). Bobby menyampaikan itu, saat menghadiri acara Panggung Demokrasi yang digelar mahasiswa Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Aula Kantor Dinas Perhubungan Sumut Kota, Medan, Selasa (10/11/2026). Kata Bobby kebijakan itu dilakukannya, semata mata untuk pemerataan pembangunan di Sumut. Namun tentunya, hal ini menjadi tantangan baginya lantaran skala wilayah dan jumlah penduduk di Sumut terbanyak ke 4 di Indonesia. Sementara di sisi lain masih terdapat kabupaten di Kepulauan Nias yang masuk kategori daerah tertinggal. "Karena itu niat kita sama, bagaimana Sumatera Utara yang merupakan peringkat 4 terbesar di Indonesia dari (tidak hanya unggul) dari segi jumlah penduduk dan luas wilayah saja, tetapi bonus demografi dan kesejahteraannya juga," ujar Bobby. Sebelumnya Bobby juga mengatakan program tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumut untuk periode 2027-2030. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan sejumlah faktor prioritas. Salah satunya, pembangunan jalan yang menghubungkan antardesa, antardusun, hingga akses menuju fasilitas pelayanan publik. "Jadi ada jalan penghubung antar desa, penghubung antar dusun atau penghubung ke fasilitas layanan, misalnya sekolah, Puskesmas ataupun tempat yang lainnya," ujar Bobby dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).