Pemerintah meningkatkan dukungan fiskal untuk sistem kesehatan nasional. Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman mengatakan anggaran kesehatan meningkat rata-rata sekitar 7% per tahun selama 2022–2026, dari Rp188,1 triliun menjadi Rp247,3 triliun. Anggaran tersebut mendukung bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemenuhan gizi, penguatan puskesmas dan layanan primer, serta penyediaan imunisasi dan obat-obatan. Luky mengatakan tantangan pemerintah bukan hanya menambah alokasi, tetapi memastikan belanja APBN menghasilkan layanan yang lebih baik, akses yang lebih merata, dan peningkatan produktivitas. Insentif perpajakan untuk sektor kesehatan diperkirakan mencapai Rp21 triliun pada 2026, sebagian besar berupa pembebasan PPN jasa kesehatan medis senilai Rp19,4 triliun. Pemerintah mengalokasikan Rp82,3 triliun untuk pembiayaan dan subsidi iuran JKN serta menyiapkan pendanaan tambahan untuk menjaga kecukupan dana jaminan sosial kesehatan. Hingga September 2026, peserta JKN mencapai 284,7 juta jiwa atau lebih dari 98% populasi Indonesia. Porsi pembiayaan kesehatan langsung oleh rumah tangga turun dari 43,7% pada 2014 menjadi 28,3% pada 2024. Luky menekankan perlunya pembiayaan berkelanjutan, layanan bermutu, pencegahan penyakit, pemerataan akses, dan tata kelola akuntabel. Ia mengatakan sinergi Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan perlu diperkuat.