Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan sepakat dengan produsen gula nasional untuk menghentikan impor gula kristal putih (GKP) alias gula konsumsi. Amran menyebut impor gula konsumsi bisa disetop selama kebutuhan gula konsumsi dalam negeri dapat dipenuhi dari produksi nasional. "Kami setuju dengan asosiasi. Yang penting bisa penuhi dalam negeri, tidak ada impor white sugar (GKP)," kata Amran di Jakarta, Selasa (10/11). Ia menegaskan kebijakan penghentian impor tersebut berlaku untuk gula konsumsi, bukan gula untuk kebutuhan industri. GKP merupakan gula konsumsi yang biasa digunakan rumah tangga untuk minuman, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. GKP Berbeda dengan Gula Kristal Rafinasi (GKR), yang digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Asosiasi Gula Indonesia(AGI) meminta pemerintah menutup keran impor yang berpotensi mengganggu penyerapan gula hasil produksi dalam negeri. Pada 2026, produksi gula nasional berbasis tebu diproyeksikan mencapai 2,8 juta ton atau menjadi yang tertinggi dalam sekitar 10 tahun terakhir. Sekretaris Jenderal AGI Dwi Purnomo mengatakan produksi gula nasional hingga menjelang akhir musim giling 2026 telah mencapai kisaran 2,6 juta hingga 2,7 juta ton. Menurut Dwi, peningkatan produksi tersebut didorong perbaikan kinerja teknis industri pergulaan, termasuk melalui program peremajaan tanaman tebu atau bongkar ratoon, perluasan areal perkebunan, serta peningkatan rendemen tebu. "Menurut saya cukup baik. Artinya kebijakan yang sudah dijalankan selama ini telah menghasilkan performa operasional produksi yang bagus dari sisi teknis," ujar Dwi dalam keterangan resmi, Selasa (10/11). Ia menilai capaian produksi tahun ini perlu dijaga melalui penguatan tiga aspek utama, yakni intensifikasi lahan, peremajaan tanaman tebu, serta pembenahan dan peningkatan kinerja pabrik gula. Ketiganya dinilai saling berkaitan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sekaligus efisiensi pengolahan. AGI juga meminta pemerintah menjaga kepastian pasar bagi petani dan industri gula dalam negeri. Menurut Dwi, kebijakan impor perlu mempertimbangkan ketersediaan produksi nasional dan kebutuhan riil pasar agar tidak menekan harga maupun mengurangi penyerapan gula lokal. "Kebijakan-kebijakan yang akan berdampak menurunkan pendapatan petani dan industri gula jangan dikeluarkan. Kebijakan yang mengarah ke situ jangan sampai terjadi," tegasnya.