Kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang melarang penjualan sejumlah komoditas pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan ancaman sanksi hingga pencabutan izin usaha dan pidana mendapat sorotan. Pengawasan yang terlalu ketat dikhawatirkan justru membebani pedagang kecil yang menghadapi tekanan biaya distribusi dan pengadaan. Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai, penegakan HET dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) memang penting untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, mencegah spekulasi, serta menekan praktik perdagangan yang tidak sehat. Namun, implementasi kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. "Masalahnya, surat edarannya ini kurang jelas membedakan antara yang sengaja mengambil margin berlebihan atau menimbun dan pedagang yang memang kena tekanan biaya pengadaan, logistik, atau gangguan produksi yang membuat harga jual di atas HET," ujar Eliza kepada KONTAN, Rabu (11/11/2026). Menurut Eliza, kenaikan harga pangan tidak selalu disebabkan oleh praktik manipulasi. Perubahan harga gabah, bahan baku, biaya distribusi, nilai tukar, hingga keterlambatan pasokan juga dapat mendorong harga jual melampaui ketentuan pemerintah. Dia menilai, surat edaran Bapanas tersebut belum memberikan kejelasan mengenai mekanisme pembuktian, klarifikasi, maupun pengajuan keberatan bagi pelaku usaha sebelum sanksi dijatuhkan. Padahal, mekanisme tersebut diperlukan untuk membedakan pedagang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dengan pelaku usaha yang menghadapi tekanan biaya secara riil. Eliza mengingatkan, penegakan HET yang terlalu kaku tanpa mempertimbangkan struktur biaya dan kondisi pasokan berisiko membuat pedagang enggan memasok barang ke wilayah dengan biaya distribusi tinggi. Kondisi ini dapat menggerus margin usaha, bahkan mendorong perdagangan beralih ke jalur informal. "HET tetap penting untuk melindungi konsumen, terutama yang berpendapatan rendah, tapi jangan sampai membuat pedagang kecil dan menengah enggan memasok," jelasnya. Lebih lanjut, Eliza menyoroti potensi ketimpangan pengawasan antara pelaku usaha di tingkat hilir dan hulu. Menurutnya, pengawasan selama ini cenderung lebih banyak dilakukan pada tingkat pengecer, sementara penggilingan besar, distributor dominan, importir, hingga jaringan yang mengendalikan aliran barang masih relatif sulit tersentuh. Padahal, praktik mafia pangan dapat terjadi melalui penimbunan untuk menciptakan kelangkaan, pengaturan pasokan oleh kelompok yang memiliki kekuatan pasar, kartel harga, penyalahgunaan posisi dominan, hingga manipulasi kualitas dan label pangan bersubsidi seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Eliza menilai, penindakan terhadap praktik tersebut membutuhkan transparansi data stok, aliran barang, kepemilikan, serta transaksi yang terintegrasi. Pengawasan juga perlu dilakukan secara berbasis risiko agar pemerintah dapat mengidentifikasi pelaku yang benar-benar memiliki kekuatan untuk memanipulasi pasar. Koordinasi antara Bapanas, Satgas Pangan, kepolisian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga dinilai penting. Namun, koordinasi tersebut perlu didukung instrumen yang mampu menelusuri struktur penguasaan pasokan pangan di sepanjang rantai distribusi. Dari sisi hukum, Eliza menilai surat edaran Bapanas lebih tepat berfungsi sebagai pedoman atau instruksi administratif bagi aparat dalam lingkup kewenangan Bapanas. Menurutnya, surat edaran tidak cukup kuat menjadi dasar mandiri untuk membentuk kewajiban baru maupun menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha. "Kalau SE seolah-olah membentuk ancaman baru, itu malah melemahkan kepastian hukum. Idealnya SE hanya mengoperasionalkan ketentuan yang sudah ada di UU Pangan, UU Perdagangan, dan peraturan terkait, dengan pembagian kewenangan yang jelas," kata Eliza. Dia mengingatkan, pedagang eceran dan distributor kecil menjadi pihak yang paling rentan apabila penegakan aturan tidak dilakukan secara proporsional. Sementara itu, penggilingan, produsen, dan industri pengolahan juga berpotensi menghadapi tekanan margin akibat kebijakan tersebut. Di sisi lain, konsumen berpendapatan rendah memang berpotensi terlindungi apabila harga pangan terkendali. Namun, jika pedagang memilih mengurangi pasokan karena khawatir terkena sanksi, masyarakat justru dapat menghadapi keterbatasan ketersediaan barang dan kenaikan harga di wilayah tertentu. "Kalau pasokan jadi terbatas karena sanksinya mengkhawatirkan para pedagang kecil di daerah, justru masyarakat menengah bawah lagi yang rugi berkali-kali karena harga jadi makin tak terkendali," pungkas Eliza. Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menerbitkan Surat Edaran Bapanas No. 456 Tahun 2026 yang mengatur sanksi tegas bagi pelaku usaha yang menjual bahan pangan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Amran mengatakan pedagang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif hingga pidana. "Untuk yang melanggar HET itu diberi sanksi berupa sanksi administratif, peringatan tertulis, pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, penarikan bahan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi. Untuk sanksi pidana sesuai dengan undang-undang maksimal 7 tahun penjara dan yang terbaru denda 1,5 miliar," jelas Amran di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Adapun komoditas pangan tersebut yakni beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, dan pangan pokok tertentu.