Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik pengoplosan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Praktik tersebut diduga melibatkan sindikat dan berpotensi mencapai ribuan ton jika berlangsung setiap hari. Amran meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya, termasuk hukuman mati jika dimungkinkan oleh undang-undang. Menurut Amran, perkara di Cipinang diduga berkaitan dengan pengoplosan beras yang sebelumnya disidak di rumah produksi di Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur. Ia menyebut ada komplotan khusus dan meminta aparat membongkar jaringan yang diduga terlibat di seluruh Indonesia. Beras SPHP yang mendapat subsidi pemerintah diduga dijual dengan harga lebih tinggi setelah diolah dan dikemas kembali sebagai beras premium. Amran menyebut beras yang seharusnya dijual sekitar Rp12.500 per kilogram diduga dipasarkan hingga Rp17 ribu per kilogram. Ia mengatakan beras tersebut merupakan produksi lokal, bukan impor. Amran menyebut subsidi pemerintah pada 2026 mencapai Rp160 triliun, naik dari Rp144 triliun pada 2025. Ia menilai praktik tersebut merugikan petani dan konsumen. Stok beras pemerintah, menurutnya, mencapai sekitar 4,5 juta ton, sementara kapasitas gudang sekitar 3 juta ton. Ia meminta aparat memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak internal, termasuk dari Kementerian Pertanian dan Perum Bulog. Amran mengatakan akan memecat pegawai Kementan yang terbukti terlibat serta meminta kepolisian menindak perkara tersebut.