Pemerintah menurunkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan menjadi Rp30 triliun pada 2027. Angka ini turun jika dibandingkan dengan alokasi tahun ini yang setelah disesuaikan berada di Rp41,7 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan porsi KUR perumahan tersebut merupakan bagian dari total anggaran program pembiayaan rakyat pada 2027 yang dipatok sebesar Rp394,2 triliun. "(KUR) perumahan Rp30 triliun dan dapat ditingkatkan nanti di semester 2 (2027)," ujar Airlangga di kantornya, Rabu (11/11). Dalam kesempatan sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turut memaparkan kinerja penyerapan KUR Perumahan sepanjang tahun ini. Berdasarkan data per 1 Januari hingga 10 November 2026, total penyaluran KUR perumahan mencapai Rp29,6 triliun atau setara dengan 70,98 persen dari total plafon Rp41,7 triliun. Penyaluran dana tersebut berhasil menyentuh 121.301 debitur di seluruh Indonesia. Secara rinci, realisasi tersebut terbagi menjadi sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Di sisi suplai, realisasi kredit mencapai Rp10,1 triliun yang mengalir kepada pengembang perumahan sebesar Rp5,8 triliun untuk 1.506 debitur, pedagang bahan bangunan senilai Rp3,1 triliun untuk 2.229 debitur, serta penyedia jasa konstruksi sebesar Rp1,1 triliun untuk 451 debitur. Sementara itu, dari sisi permintaan masyarakat, penyaluran KUR mendominasi dengan capaian Rp19,4 triliun. Jumlah tersebut terserap untuk kebutuhan renovasi rumah sebesar Rp14,2 triliun dengan 95.376 debitur, pembelian rumah sebesar Rp3,1 triliun dengan 11.707 debitur, dan pembangunan rumah guna mendukung kegiatan usaha sebesar Rp2,2 triliun untuk 10.032 debitur. "Artinya kebijakan ini menurut kami sangat pro rakyat. Arahan Bapak Presiden, jangan UMKM itu dikasih bunganya tinggi, sementara pengusaha-pengusaha besar dikasih bunganya rendah," ujar Ara.