JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara tentang terjadinya trading halt di pasar hingga pelemahan rupiah yang sudah mencapai Rp 18.000 per dolar AS. Hal ini tidak terlepas dari MSCI yang berencana reklasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. “Pertama tentu akibat daripada pengumuman MSCI, tetapi pengumuman MSCI itu merupakan suatu hal yang katakanlah lebih cepat daripada ekspektasi. Sebetulnya mereka menjanjikannya di bulan November, tetapi ini di Oktober,” ucap Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (16/10/2026). Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (16/7/2026) pukul 09.05 WIB di pasar spot exchange, nilai tukar rupiah hari ini dibuka melemah 100 poin (0,56%) ke level Rp 18.038 per dolar AS. Airlangga mengatakan MSCI memberikan tenggat pembenahan pasar modal Indonesia pada April hingga Juni 2026. Dalam hal ini dibutuhkan konsistensi implementasi regulasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh pasar modal. Untuk mencapai konsistensi tersebut dibutuhkan waktu panjang. “Namun ini menjadi catatan bagi kami ke depan bahwa reformasi itu harus dijalankan dan progresnya itu harus kelihatan, terutama progresnya harus kelihatan bagi para investor, dalam negeri maupun luar negeri,” kata Airlangga. Dia menuturkan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait juga melakukan pembenahan dalam tata kelola pasar modal. Termasuk penegakkan hukum di pasar modal. “Terkait dengan beberapa hal lain yang terkait dengan hal teknis, nanti tentu kami akan bicara dengan bursa, bahwa kita berharap bahwa langkahnya konkrit beserta timeline-nya,” tutur dia. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menanggapi keputusan MSCI untuk membuka konsultasi mengenai kemungkinan reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. “Ini bukan sekadar persoalan IHSG turun. Ketika MSCI mulai mempertanyakan apakah Indonesia masih layak berada dalam kelompok Emerging Market, maka yang sedang diuji adalah kepercayaan terhadap institusi pasar kita,” ujar Fakhrul. Menurutnya, persoalan tersebut harus dibaca secara serius karena kekhawatiran MSCI bukan muncul secara tiba-tiba. Sejak awal 2026, MSCI telah menyoroti opacity dalam struktur kepemilikan saham, keterbatasan informasi untuk menilai free float secara akurat, serta kekhawatiran mengenai kemungkinan coordinated trading behaviour yang dapat mengganggu proper price formation. “Oleh karena itu menurut saya ini bukan lagi sekadar masalah free float. Ini sudah menjadi masalah trust,” imbuh Fakhrul. Fakhrul mengatakan Indonesia perlu menjawab kritik tersebut dengan perbaikan transparansi yang jauh lebih kuat. Dia mengatakan investor global perlu memiliki keyakinan mengenai siapa beneficial owner sebuah perusahaan, seberapa besar saham yang benar-benar tersedia bagi publik, apakah struktur kepemilikan memiliki konsentrasi tertentu, serta apakah informasi tersebut dapat diverifikasi secara konsisten. “Pasar global tidak cukup hanya melihat angka free float yang dilaporkan. Mereka ingin mengetahui apakah free float tersebut benar-benar investable dan apakah struktur kepemilikannya cukup transparan,” tutur Fakhrul. Menurut Fakhrul, semakin besar Indonesia ingin menarik institutional capital, semakin tinggi pula standar keterbukaan yang harus dipenuhi. “Kalau kita ingin modal institusional global masuk dalam jumlah besar, maka transparency juga harus institutional-grade,” kata dia.