JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan relaksasi ketentuan penukaran Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke rupiah untuk menjaga kelancaran arus kas eksportir. Kebijakan tersebut akan diatur melalui perubahan keempat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan perubahan aturan tersebut agar eksportir memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola arus kas usahanya. "Untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha, Pemerintah tengah menyiapkan perubahan keempat PP 36/2023 yang akan mengatur relaksasi besaran penukaran DHE ke Rupiah untuk memastikan arus kas eksportir tetap terjaga," kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026). Selain relaksasi penukaran DHE, pemerintah memperluas fasilitas penempatan devisa melalui penambahan negara mitra dan bank devisa. Hasil evaluasi dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada 3 November 2026 menyepakati penambahan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa sebagai negara mitra dalam pelaksanaan Pasal 18A PP Nomor 21 Tahun 2026. Dengan penambahan tersebut, terdapat tujuh negara dan kawasan mitra dalam skema penempatan DHE, yakni Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Jumlah bank devisa yang menerima penempatan DHE juga bertambah menjadi 16 bank, terdiri dari lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN. Salah satu bank yang baru masuk dalam daftar tersebut adalah PT Bank OCBC NISP Tbk. Airlangga menegaskan, kebijakan penempatan DHE SDA tidak berarti pemerintah membekukan devisa milik eksportir. "Perlu ditegaskan bahwa DHE tidak dibekukan. Sekali lagi, DHE tidak dibekukan," tegas Airlangga. Ketentuan Penempatan DHE SDA Melalui PP Nomor 2 Tahun 2026, eksportir sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke Sistem Keuangan Indonesia melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA. DHE nonmigas wajib ditempatkan sebesar 100 persen selama paling singkat 12 bulan. Sementara itu, DHE migas wajib ditempatkan paling sedikit 30 persen selama minimal tiga bulan di bank devisa BUMN. Selama masa penempatan, eksportir tetap dapat menggunakan DHE nonmigas untuk penukaran ke rupiah maksimal 50 persen. Dana tersebut juga dapat digunakan untuk pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dividen, serta pengadaan barang dan jasa, termasuk barang modal. Eksportir juga dapat menggunakan DHE untuk membayar pinjaman barang modal dan modal kerja dalam valuta asing, sepanjang dana tetap berada di Reksus valas. Selain melalui Reksus DHE SDA, eksportir dapat menempatkan devisanya dalam berbagai instrumen, seperti deposito bank, Term Deposit (TD) Valas DHE Bank Indonesia (BI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) dengan tenor hingga 12 bulan.