JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan target penyaluran kredit produktif senilai Rp 400 triliun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk 2027 bertujuan memperluas akses pembiayaan sekaligus menggenjot daya beli masyarakat. Airlangga menjelaskan, pemerintah saat ini sedang memetakan alokasi anggaran tersebut ke berbagai sektor ekonomi agar penyalurannya tepat sasaran dan berdampak langsung pada perekonomian warga. “Jadi nanti kita akan menambahkan lagi (kredit) dan membagi kepada sektornya masing-masing, karena Bapak Presiden kan minta agar ujungnya masyarakat punya literasi keuangan dan punya uang untuk spending (belanja),” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (23/10/2026). Sebagai gambaran, pemerintah saat ini telah menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon mencapai Rp 300 triliun. Selain itu, alokasi pembiayaan tambahan sebesar Rp 50 triliun juga telah disiapkan untuk mendukung sektor perumahan. Menurutnya, pemerintah akan terus mengkaji kebutuhan tiap sektor untuk menentukan penambahan dana kredit. Meski KUR menjadi salah satu instrumen utama, pemerintah tetap membuka peluang penggunaan skema pembiayaan produktif lainnya. Menko Airlangga juga mengungkapkan penyaluran kredit ini berpotensi mencakup kebutuhan masyarakat pedesaan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kendati demikian, rincian mengenai skema dan besaran alokasi untuk KDMP masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Target ambisius ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Presiden Prabowo menargetkan pinjaman produktif senilai Rp 400 triliun tersebut dapat menjangkau sedikitnya 28 juta keluarga penerima manfaat pada 2027. Program ini difokuskan untuk kelompok masyarakat rentan dan sektor akar rumput, seperti petani, nelayan, masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, hingga warga di kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). “Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita, insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di pedesaan, daerah terpencil, daerah tertinggal, juga masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Ini nanti sasarannya kurang lebih 28 juta keluarga jika dihitung dengan anak istri berarti mencakup sekitar 100 juta rakyat kita. Itu kemampuan kita sekarang,” tegas Presiden Prabowo. Upaya memperluas akses kredit produktif ke masyarakat akar rumput merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat perekonomian domestik dari level paling dasar. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, serta nelayan selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, namun kerap menghadapi kendala keterbatasan modal dan akses ke lembaga keuangan formal. Melalui kemudahan akses perbankan dan program kredit bersubsidi seperti KUR, pemerintah berupaya mengikis ketergantungan masyarakat terhadap jeratan pinjaman informal serta pialang ilegal. Selain memperkuat permodalan usaha, penyaluran kredit produktif secara masif terbukti efektif meningkatkan pendapatan rumah tangga. Peningkatan pendapatan ini secara langsung akan mendorong konsumsi rumah tangga, faktor yang menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga roda perekonomian nasional dapat terus berputar secara inklusif dan merata di seluruh pelosok negeri.