JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penyorotan lembaga pemeringkat global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional maupun kinerja emiten. Menurutnya, poin utama yang disorot MSCI berfokus pada perbaikan tata kelola perdagangan saham (market governance). Airlangga menjelaskan, salah satu isu teknis yang menjadi perhatian utama MSCI adalah pemenuhan batas minimum porsi saham yang beredar di publik (free float) sebesar 15% bagi perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). “Bagi Indonesia yang penting ini bukan kaitannya dengan fundamental ekonomi, bukan juga dengan fundamental emiten, tetapi lebih kepada governance daripada trading market khusus untuk saham yang free float,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (23/10/2026). Menko Perekonomian memastikan proses reformasi pasar modal domestik saat ini terus bergulir. Ia menekankan, kinerja emiten yang tercatat di bursa secara umum masih solid, baik jika dilihat dari performa laba rugi maupun konsistensi pembagian dividen kepada para pemegang saham. Kendati demikian, Airlangga tidak menampik masih terdapat sejumlah emiten yang belum memenuhi ketentuan batas minimum free float 15% tersebut. Pemerintah dan otoritas terkait terus mengawal pencapaian target perbaikan ini. “Kita ada waktu sampai Juni tahun depan (2027). Dan tentu kemarin salah satu dalam roadmap kan kita juga mendorong adanya demutualisasi bursa. Jadi, tahapan-tahapan itu yang perlu disampaikan ke publik beserta progresnya,” tambah Airlangga. Lembaga pemeringkat MSCI saat ini tengah membuka ruang konsultasi dengan para pelaku pasar global terkait usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia. Periode konsultasi ini dijadwalkan berlangsung hingga 30 April 2027, dengan pengumuman keputusan akhir yang akan dirilis sebelum 30 Juni 2027. MSCI menyatakan bahwa rencana reklasifikasi indeks dapat direalisasikan apabila belum ada bukti perbaikan yang jelas atas fungsi dan tata kelola pasar modal Indonesia. Langkah MSCI ini berawal sejak Januari 2026, ketika lembaga tersebut membekukan sebagian perubahan indeks saham Indonesia akibat kekhawatiran para investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham serta dugaan praktik perdagangan terkoordinasi. Merespons dinamika tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan BEI telah mengumumkan berbagai langkah pembenahan strategis. Reformasi tersebut mencakup peningkatan keterbukaan informasi atas struktur kepemilikan saham serta penyusunan peta jalan (roadmap) komprehensif guna memastikan implementasi porsi free float minimum 15 persen berjalan optimal. Indeks MSCI merupakan salah satu acuan (benchmark) utama yang digunakan oleh investor institusi dan manajer investasi global dalam mengalokasikan dana mereka ke pasar saham negara-negara berkembang (emerging markets). Keputusan MSCI untuk memasukkan atau mengubah bobot saham suatu negara memiliki dampak langsung terhadap arus modal asing (capital inflow atau outflow) di bursa saham lokal. Sorotan terhadap transparansi struktur kepemilikan saham dan ketersediaan porsi saham publik (free float) menjadi faktor krusial dalam penilaian likuiditas serta perlindungan investor. Kebijakan pembekuan sebagian indeks yang dilakukan MSCI sejak awal 2026 mendorong otoritas regulator pasar modal Indonesia (OJK dan BEI) untuk mengakselerasi pembenahan tata kelola pasar. Pembenahan aturan free float dan transparansi kepemilikan diharapkan tidak hanya dapat mempertahankan posisi Indonesia dalam indeks global, tetapi juga menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih adil, transparan, efisien, serta kompetitif bagi investor domestik maupun internasional.