JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap polemik usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengganggu investasi dan prospek perekonomian nasional. Pemerintah berupaya menjaga fundamental ekonomi tetap solid serta memastikan sentimen positif di pasar modal tidak terganggu oleh dinamika politik. Airlangga mengatakan, pemerintah tetap berfokus menjaga stabilitas perekonomian di tengah polemik politik yang berkembang. Menurut dia, pemisahan antara urusan politik dan ekonomi penting dilakukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dan kepercayaan pasar terjaga. “Yang penting kami menjaga ekonomi tetap solid. Di berbagai negara yang sudah tingkat pertumbuhannya tinggi dan kesejahteraannya meningkat, biasanya ada kompartementasi antara politik dan ekonomi. Jadi ekonomi terus kita jaga supaya tetap secara fundamental solid,” ucap Airlangga kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/11/2026). Pemerintah juga berupaya menjaga sentimen positif di pasar modal. Airlangga menilai sentimen pasar menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja perekonomian domestik, sehingga pelaku pasar perlu membedakan gejolak sentimen dengan kondisi fundamental ekonomi. “Yang kita tunggu kan jangan ada surprise lagi di capital market. Makanya itu kan faktornya sentimental, bukan faktor fundamental. Jadi market harus bisa membedakan antara yang sentimental dan yang fundamental,” kata Airlangga. Ia menambahkan, pemerintah terus memantau perkembangan perekonomian, terutama terkait ekspektasi investor terhadap prospek ekonomi domestik. Meski demikian, pemerintah berharap dinamika politik yang terjadi tidak memberikan dampak signifikan terhadap investasi maupun potensi pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita lihat saja, kita lihat ke depan. Tetapi kita berharap bahwa ini tidak mempengaruhi investasi dan juga potensi perekonomian secara nasional,” tutur Airlangga. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tetap fokus menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah dinamika politik. “Dinamika apa pun yang terjadi, kami pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita,” ungkap Prasetyo. Di sisi lain, DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, usulan HMP tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yakni diusulkan oleh minimal 25 anggota dewan. Saan menjelaskan, sebanyak 122 anggota DPR telah menandatangani usulan HMP tersebut. Mereka berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, Nasdem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.