Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan penambahan kuota BBM bersubsidi yakni RON 90 atau Pertalite bakal mencukupi kebutuhan masyarakat sampai akhir 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kuota Pertalite akan ditambah meski tidak mengetahui berapa volumenya. Namun, dia memastikan pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk penambahan kuota Pertalite tersebut. "Jumlahnya mesti dilihat lagi, ada tambahan saja. Anggarannya ya dari [subsidi-kompensasi] energi, udah pasti kan," ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Airlangga memastikan bahwa penambahan kuota Pertalite yang sudah disetujui ini hanya untuk pasokan sampai Desember 2026. Dia menyebut pemerintah belum memperhitungkan lagi tambahan untuk 2027. "[Kuota tambahan Pertalite] untuk Desember saja. Tahun depan sedang dihitung lagi," jelasnya. Pada pekan sebelumnya, Airlangga menyebut harga patokan pembelian BBM bersubsidi oleh pemerintah alias Indonesia Crude Price (ICP) belum menyentuh rata-rata US$100 per barel atau tepatnya masih sebesar US$93 per barel. Menurutnya, fiskal pemerintah masih mampu untuk menyerap guncangan harga energi dunia sampai akhir tahun. "Untuk energi relatif harga pembelian kita di sektor energi di bawah US$100, sekitar US$93. Jadi sampai dengan akhir tahun relatif gejolak energi itu terserap oleh APBN," ujarnya pada konferensi pers pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47% di kantornya, Kamis (5/11/2026). Berdasarkan data APBN KiTa sampai dengan 30 September 2026, total penyaluran BBM bersubsidi sudah mencapai 13,4 juta kiloliter. Penyalurannya naik 9,1% (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu 12,28 juta kiloliter. Sementara itu, anggaran yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk subsidi dan kompensasi keseluruhan sampai dengan periode tersebut mencapai Rp376,8 triliun atau naik 54,1% (YoY) dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp244,6 triliun. Perinciannya, realisasi subsidi sampai dengan September 2026 mencapai Rp222,5 triliun sedangkan kompensasi Rp154,4 triliun.