JAKARTA, Investor.id — Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) makin dipandang sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi dunia. Teknologi ini mampu mempercepat pengolahan informasi, meningkatkan produktivitas, memperbaiki pengambilan keputusan, dan membuka peluang bisnis baru. Namun, pertanyaan mendasar bagi Indonesia bukan sekadar seberapa cepat kita mengadopsi AI, melainkan siapa yang menikmati manfaat ekonominya. Apakah AI hanya akan memperbesar keuntungan perusahaan besar dan meningkatkan efisiensi birokrasi, atau juga mampu menaikkan pendapatan pedagang kecil, petani, pekerja informal, dan jutaan pelaku usaha mikro? Pertanyaan ini penting karena struktur ekonomi Indonesia berbeda dari negara maju. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 57,8% penduduk bekerja berada dalam kegiatan informal pada Agustus 2025. Artinya, lebih dari separuh tenaga kerja menghadapi kondisi pekerjaan yang umumnya tidak memiliki kepastian pendapatan, perlindungan sosial memadai, maupun akses pelatihan yang disediakan pemberi kerja. Angka tersebut menunjukkan bahwa strategi AI Indonesia tidak cukup jika hanya berorientasi pada perusahaan formal, industri teknologi, dan pekerja berpendidikan tinggi. (BPS, Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2025). Ekonomi informal bukan sekadar tahap sementara yang harus dihapus sebelum Indonesia menjadi negara maju. Pedagang pasar, pemilik warung, pengemudi ojek daring, pekerja bangunan, dan petani merupakan bagian penting dari sistem ekonomi nasional. Tantangannya adalah, meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka, sekaligus memperluas akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan perlindungan sosial. AI dapat membantu mencapai tujuan tersebut apabila dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.