Bisnis.com, JAKARTA — Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan negara-negara Asia Tenggara (Asean) membutuhkan investasi infrastruktur sebesar US$7,14 triliun pada 2026–2040 guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat keamanan energi. Sektor listrik dan transportasi membutuhkan porsi tertinggi mencapai 85%. Hal ini diuraikan dalam laporan bertajuk "The report, The $7 Trillion Challenge: Building Tomorrow’s Asean" yang diterbitkan pada 10 November 2026. Kebutuhan investasi infrastruktur Asean pada periode 2026–2040 diperkirakan mencapai US$7,14 triliun, atau rata-rata sebesar US$476 miliar per tahun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya pada 2016–2030 yang diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US$3,15 triliun atau rata-rata US$210 miliar per tahun. Artinya, kebutuhan investasi infrastruktur tahunan Asean sepanjang 2026–2040 meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan estimasi periode 2016–2030. Peningkatan ini juga tercermin dari rasio kebutuhan investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Asean yang naik dari 5,7% menjadi 8,7%. Saat ini, pemerintah negara-negara Asean diperkirakan hanya mampu membiayai sekitar 45% dari total kebutuhan infrastruktur kawasan Asean. Sementara itu, kebutuhan investasi infrastruktur Asean pada periode 2026–2040 mencapai lebih dari 8,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga membuat kesenjangan US$264 miliar per tahun. Sektor kelistrikan menjadi kebutuhan investasi tertinggi pada 2026–2040 dengan mencakup US$3,6 triliun atau 50% dari total estimasi US$7,14 triliun. Setelah itu, sektor transportasi menyusul dengan kebutuhan US$2,5 triliun atau setara dengan 35,3%. Pada sektor ini, jalan raya membutuhkan investasi terbesar menyentuh US$1,9 triliun atau 27,4% dari seluruh kebutuhan. Kemudian kebutuhan investasi untuk jalur kereta api antarkota meningkat lebih dari empat kali lipat menjadi US$258 miliar, kereta api perkotaan sebesar US$145 miliar, bandara meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi US$100 miliar, serta pelabuhan laut sebesar US$61 miliar. Berikutnya, sektor digitalisasi mencakup $584 miliar atau 8,2% dari total kebutuhan investasi infrastruktur Asean pada 2026–2040, air dan sanitasi US$244 miliar atau meliputi 3,4%, serta kesehatan meliputi US$227 miliar atau 3,2%. Guna mewujudkan investasi yang dibutuhkan, ADB merekomendasikan lima prioritas kebijakan yang harus dilakukan negara-negara Asean termasuk Indonesia. Pertama, melindungi investasi bernilai tinggi dan aset yang telah ada. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengidentifikasi subsidi dan proyek-proyek dengan nilai manfaat yang lebih rendah yang berpotensi menggeser alokasi infrastruktur dengan tingkat pengembalian ekonomi dan sosial yang lebih tinggi. Kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat secara regional. Peluang infrastruktur terbesar di Asean bergantung terhadap kerja sama lintas batas, sehingga antar negara perlu memperkuat konektivitas dan ketahanan digital bersama, surveilans atau pengamatan mendalam terhadap masalah kesehatan, hingga menyediakan cadangan darurat. Ketiga, memobilisasi modal swasta lewat alokasi risiko yang disiplin. Lantaran keuangan yang terbatas, modal swasta dan institusional perlu menggenjot proyek yang sangat berpotensi. Untuk merealisasikannya, perlu portofolio proyek yang kredibel, persiapan matang, regulasi yang dapat diprediksi, hingga transparansi dalam pengadaan. Keempat, membangun ketahanan terhadap perubahan iklim sejak dini. Mengingat perubahan iklim sangat memengaruhi kelancaran investasi, maka pemerintah harus memperhitungkannya secara detail, seperti dalam pengambilan keputusan investasi hingga standar desain, Kelima, memperkuat perencanaan, implementasi, dan pengukuran kinerja. Selain pembiayaan, pemerintah perlu mengencangkan upaya perlindungan (safeguards), pembebasan lahan, manajemen kontrak, serta kapasitas regulasi.