Bisnis.com, JAKARTA — PT Rans Animasi Indonesia sedang menjadi sorotan setelah hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dua kementerian mengalokasikan Rp14,7 miliar untuk mengontrak jasa pemengaruh alias influencer di perusahaan milik Raffi Ahmad tersebut. Dua kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam rilis hasil penelusuran yang terbit pada Senin (9/11/2026), ICW menjelaskan bahwa pihaknya menemukan rincian kontrak tersebut dalam data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Adapun Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Rinciannya, penayangan video YouTube melalui kanal Rans Entertainment sekitar Rp453 juta, penayangan Instagram Reels melalui akun @Raffinagita1717 sebesar Rp206 juta per detik dan Instagram Story sebesar Rp576 juta per detik. Lebih lanjut, terdapat anggaran untuk kehadiran dalam kegiatan (event attendance) yang mencapai sekitar Rp2,52 miliar serta penayangan konten TikTok melalui akun Raffinagita1717 senilai Rp144 juta. Jika ditotal, seluruhnya mencapai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, di KKP terdapat tiga kontrak. Pertama, untuk kegiatan influencer engagement sekitar Rp3,6 miliar lewat Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025. Kedua, mengontrak influencer engagement untuk pembangunan Budidaya Ikan Nila Sali (BINS) sebesar Rp3,6 miliar melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada 2025. Ketiga, mengontrak jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, sebesar Rp3,6 miliar lewat Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada 2026. Apabila diakumulasi, total anggaran dari ketiga paket di KKP melalui tiga unit kerja berbeda mencapai sekitar Rp10,8 miliar. Secara keseluruhan, di Kemendikbudristek dan KKP terdapat delapan kontrak untuk PT Rans Animasi Indonesia pada 2024–2026 dengan nilai menembus Rp14,7 miliar. Untuk diketahui, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. (RANS) per 30 September 2026 yang diunggah resmi oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Rans Animasi Indonesia (RAI) merupakan anak perusahaan dari PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. yang tercatat memiliki 99,91% saham RAI. Sementara itu, Raffi Farid Ahmad alias Raffi Ahmad memiliki 78,68% saham PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. Artinya, hubungan Raffi Ahmad dengan RAI adalah melalui kepemilikannya di perusahaan induk. ICW menilai temuan ini kontradiktif dengan komitmen efisiensi anggaran yang selama ini pemerintahan Prabowo-Gibran gembar-gemborkan. Penghematan tersebut menyentuh berbagai sektor, bahkan hingga lini pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis. "Pengadaan ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten," tulis ICW, dikutip Selasa (10/11/2026). Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan menghimbau kepala daerah untuk membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar. Namun ironinya, terdapat belanja influencer yang cukup tinggi. Jika dibandingkan, kebijakan mengontrak jasa influencer berbanding terbalik dengan pengurangan dana transfer daerah (TKD). Pada 2026, pemerintah memangkas pagu TKD menjadi Rp693 triliun, menyusut sekitar Rp171 triliun dari proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Selain itu, Menteri Keuangan lewat Peraturan Menteri Keuangan No. 15 Tahun 2026 juga turut memotong dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mencicil pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pada saat bersamaan, Kementerian Dalam Negeri mencatat 90% dari 546 daerah memiliki kemampuan fiskal sangat rendah. Bahkan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana melepas 9.000 dari 12.000 pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jika ditelusuri, Kemendikbudristek telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Selaras, KKP pun memiliki Biro Hubungan Masyarakat. Setiap kementerian telah memiliki anggaran khusus kehumasan serta platform untuk melakukan komunikasi publik, seperti melalui situs internal dan media sosial resmi. Lebih dalam, ICW mencontohkan alokasi yang menimbulkan pertanyaan. Pada paket pengadaan Kemendikbudristek, alokasi terbesar justru ditujukan untuk menghadiri acara senilai Rp2,52 miliar. "Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja [KAK], laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan pengadaan tersebut, publik sulit menilai kontribusi belanja tersebut terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah," kata ICW. Keempat paket pengadaan di Kemendikbudristek yakni penayangan konten berupa video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok dilaksanakan lewat mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Akan tetapi, nama paketnya menyematkan langsung kanal dan akun tertentu, tepatnya YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717. Menurut ICW, spesifikasi terhadap figur dan akun tertentu menjadikan penyedia lain tidak memiliki kesempatan untuk menawarkan jasa sejenis. Kendati dilakukan melalui katalog elektronik, pengadaan ini bersifat tidak kompetitif. Di luar itu, terdapat pembayaran tiga penayangan konten yang dihitung per detik serta tiga paket KKP yang memiliki nilai relatif serupa, yaitu sekitar Rp3,6 miliar per paket. "Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai setiap paket," ucap ICW. ICW menekankan, anggaran negara untuk menyewa jasa influencer semestinya tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah. "Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer," jelas ICW. Dalam hal ini, Raffi Ahmad juga baru menuai kontroversi terkait Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026. Raffi hadir dalam acara yang disinyalir adanya masa bayaran dan mahasiswa palsu. ICW juga menyoroti posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat publik, yakni Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Kondisi ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan sebab menunjukkan bahwa pejabat publik dapat menerima kontrak dari kementerian dalam periode yang di dalamnya dia memiliki jabatan.