Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai tantangan utama industri asuransi dalam berinvestasi di instrumen hijau atau green financing adalah bagaimana menyeimbangkan manfaat insentif permodalan dengan keamanan investasi, tingkat imbal hasil, serta kebutuhan likuiditas perusahaan. Ketua Umum AAUI Budi Herawan menjelaskan bahwa perusahaan asuransi umum memliki kewajiban pembayaran klaim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. “Oleh karena itu, penempatan investasi harus tetap memperhatikan kualitas penerbit, risiko gagal bayar, fluktuasi harga, dan kemudahan pencairan investasi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (10/11/2026). Selain itu, Budi menyebut tantangan lain adalah berkenaan ketersediaan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan industri masih perlu diperbanyak. Kemudian, perlu adanya transparansi dan standar klasifikasi yang jelas agar instrumen yang ditawarkan benar-benar memenuhi prinsip keberlanjutan dan terhindar dari risiko greenwashing. “Pada prinsipnya, AAUI mendukung pengembangan investasi hijau sebagai bagian dari kontribusi industri asuransi terhadap pembangunan berkelanjutan,” tegasnya. Namun, lanjutnya, pihaknya berharap pengembangan investasi hijau di industri asuransi tetap dilakukan secara bertahap dengan didukung oleh ketersediaan instrumen yang memadai. “Dan mengikuti mekanisme pasar sehingga manfaatnya dapat dirasakan tanpa mengurangi ketahanan keuangan perusahaan maupun perlindungan kepada pemegang polis,” kata Budi. Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan insentif berupa keringanan Risk Based Capital (RBC) bagi perusahaan asuransi dan reasuransi yang berinvestasi pada instrumen berkelanjutan atau green financing. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menuturkan dasar pengaturan insentif itu tertuang melalui POJK Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baru saja diundangkan pada 26 Oktober 2026. “Ketentuan tersebut membuka ruang bagi OJK untuk mempertimbangkan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan dalam perhitungan risiko kredit maupun risiko perubahan harga pasar aset yang merupakan bagian dari perhitungan modal minimum berbasis risiko atau dikenal dengan MMBR,” jelasnya dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) Oktober 2026 secara daring, Kamis (5/11/2026).