KARAWANG, KOMPAS.com — Sebanyak 6.395 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Karawang, Jawa Barat berpeluang menjadi PPPK Penuh Waktu. Pasalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menyambut positif sinyal wacana pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut menjadi angin segar dan harapan besar bagi para tenaga honorer serta pegawai paruh waktu di daerah. "Kalau PPPK paruh waktu ke penuh waktu tentunya kemarin Pak Dasco dan Pak Sugiono juga sudah menyampaikan. Saya sih berharap ya mudah-mudahan ini kan pasti akan menjadikan implementasi kita," kata Aep di Kabupaten Karawang pada Selasa (10/11/2026). Pemkab Karawang, kata Aep, siap menjalankan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah lain juga menyambut baik, terlebih PPPK paruh waktu yang sudah mengharapkan menjadi penuh waktu. "Kami di pemerintah daerah, dan saya kira hampir seluruh kepala daerah, menyambut baik hal ini. Harapan kita bersama, saudara-saudara kita yang saat ini masih paruh waktu bisa terangkat menjadi penuh waktu, bahkan menjadi PNS," kata Aep. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Jajang Jaenudin, mengatakan, pihak daerah saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari kementerian terkait. "Informasi yang beredar saat ini baru bersumber dari rilis media resmi kementerian. Secara formal, petunjuk teknis ke daerah belum kami terima. Namun secara prinsip, Pemkab Karawang mendukung penuh kebijakan pusat, terutama demi kesejahteraan pegawai di daerah," kata Jajang. Jajang mengatakan, saat ini BKPSDM Karawang sedang melakukan langkah-langkah persiapan teknis internal, di antaranya melakukan analisis kebutuhan pegawai dan perencanaan formasi secara cermat. Adapun jumlah PPPK paruh waktu sebanyak 6.395, untuk PPPK penuh waktu 5.601 dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6.944. "Kami perlu menganalisis kebutuhan riil pegawai di Pemkab Karawang. Selain itu, kami juga menunggu kejelasan timeline pengangkatan yang infonya akan dilakukan secara bertahap," tambah Jajang. BKPSDM juga menyoroti aspek komitmen dan kepastian Alokasi Beban Anggaran/ Belanja Pegawai (BAU) dari pusat agar proses pengangkatan dapat berjalan sustain atau terjamin keberlanjutannya tiap tahun. "Kami perlu memastikan besaran alokasi anggaran yang didapatkan daerah. Ini penting untuk memperhitungkan berapa kuota pengangkatan bertahap per tahunnya, dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu," katanya. Sebelumnya, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyepakati sejumlah langkah strategis dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kesepakatan tersebut mencakup pengangkatan seluruh PPPK Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, hingga pembukaan rekrutmen CPNS pada tahun 2026.