JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sekitar 2 juta warga Indonesia berobat ke luar negeri, termasuk ke Singapura dan Penang, Malaysia. Biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan tersebut diperkirakan mencapai Rp 200 triliun. Untuk mengurangi aliran devisa ke luar negeri, pemerintah mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kesehatan di Sanur, Bali, dan Batam. “Potensi devisa dari sektor kesehatan, jumlah warga yang berobat di luar negeri termasuk Singapura, Penang dan yang lain itu sekitar 2 juta orang. Dan biaya yang dibayarkan sekitar Rp 200 triliun,” ujar Airlangga kepada awak media saat ditemui di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Airlangga mengatakan, pemerintah memberikan sejumlah kemudahan untuk mendukung pengembangan KEK kesehatan. Fasilitas tersebut mencakup relaksasi izin praktik bagi tenaga kesehatan warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) di kawasan tersebut. Pemerintah juga mendorong penyesuaian regulasi terkait layanan diagnostik dan kegiatan riset stem cell, serta percepatan pemenuhan regulasi Kementerian Kesehatan yang dibutuhkan KEK. Menurut Airlangga, pengembangan KEK merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi. Secara keseluruhan, Indonesia saat ini memiliki 25 KEK yang tersebar di berbagai wilayah, dengan tujuh kawasan berada di Jawa dan 18 kawasan di luar Jawa. Dari jumlah tersebut, terdapat 13 KEK industri, enam KEK pariwisata, dua KEK kesehatan, satu KEK digital, dua KEK teknologi, dan satu KEK jasa lainnya. Secara kumulatif sejak pembentukannya, KEK telah mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 382,1 triliun. Sementara itu, pada periode Januari-September 2026, investasi yang terealisasi di KEK mencapai Rp 46 triliun dengan penambahan 53.000 tenaga kerja. Airlangga berharap pengembangan KEK dapat terus mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.