KOMPAS.com - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan penyelesaian perizinan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah paling lambat dalam 30 hari. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, proses perizinan 12 kawasan tersebut tengah berjalan. BKPM akan segera memanggil para pelaku usaha untuk melakukan klarifikasi dan mempercepat penyelesaian administrasi. "Paling lama 30 hari. 12 kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari," kata Todotua di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/11/2026). Komitmen tersebut disampaikan setelah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pemerintah pusat mempercepat perizinan investasi di wilayahnya. Kedua pejabat menyampaikan komitmen tersebut dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara BKPM dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekaligus pembentukan Desk Investasi. Todotua menyebut 12 kawasan industri tersebut tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan. Menurut Todotua, pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik investasi. Keberadaan kawasan tersebut memberikan kepastian lahan sekaligus memudahkan konsolidasi pelayanan perizinan bagi investor dalam negeri maupun asing. Ia mengakui perizinan masih menjadi kendala investasi, terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Karena itu, pemerintah membentuk Desk Investasi sebagai penghubung pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha untuk mengatasi hambatan perizinan, persoalan lahan, hingga kebutuhan infrastruktur. Sementara itu, Ahmad Luthfi mengatakan percepatan perizinan menjadi kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Pemprov Jawa Tengah telah mendorong 12 kabupaten dan kota menyiapkan potensi kawasan industri baru dengan luas minimal 50 hektare dan sesuai tata ruang. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi investasi baru untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Selain perizinan, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan infrastruktur penunjang kawasan industri. Upaya tersebut meliputi pengembangan *dry port* di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kesiapan infrastruktur logistik tersebut dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang dan menekan biaya operasional industri.