KOMPAS.com - Kementerian Transmigrasi membagikan 109 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigrasi di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Jeringo, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (22/10/2026). Penyerahan sertifikat tersebut menjadi bagian dari penyelesaian persoalan lahan warga transmigrasi. Pemerintah juga menargetkan penerbitan sertifikat untuk lahan usaha dapat diselesaikan pada 2027. Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (PSP dan PSKP) Kementerian Transmigrasi, Lalu Samsul Hakim, mengatakan bahwa lahan yang telah diberikan kepada warga perlu dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Ia mengingatkan warga agar tidak menjual tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik tersebut. “Komisi V DPR RI sebagai mitra Kementerian Transmigrasi terus mendorong agar Sertipikat Hak Milik tersebut dapat segera dibagikan yang hari ini dapat kita wujudkan bersama,” kata Lalu dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026) malam. “Satu persatu persoalan kita selesaikan, tahun ini kita sudah melakukan review pengukuran dan pembagian lahan usaha dan tahun 2027 akan diselesaikan penerbitan untuk lahan usaha tersebut,” lanjutnya. Menurut Lalu, peninjauan ulang pengukuran dan pembagian lahan usaha telah dilakukan tahun ini. Adapun penyelesaian penerbitan sertifikat lahan usaha ditargetkan berlangsung pada tahun depan. Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mengatakan, penyerahan 109 sertifikat tersebut merupakan bagian dari upaya menyelesaikan persoalan lahan yang selama ini terkendala. Ia menyebut, Kementerian Transmigrasi menjalankan Program Trans Tuntas untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. “Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada bapak Presiden Prabowo dan Menteri Transmigrasi karena sertipikat hak milik yang selama ini kita tunggu sudah bisa dibagikan,” ujar Abdul Hadi. Abdul Hadi juga meminta warga menjaga sertifikat yang telah diterima dan memanfaatkan tanah untuk menunjang kesejahteraan keluarga. Kepemilikan sertifikat menjadi penting karena memberikan bukti hak atas tanah kepada pemegangnya. Meski demikian, pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi tetap bergantung pada kondisi tanah, akses infrastruktur, dan kemampuan warga mengelolanya. Selain persoalan sertifikat tanah, akses infrastruktur juga menjadi perhatian dalam kunjungan kerja tersebut. Abdul Hadi mengatakan, Kementerian Transmigrasi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk peningkatan jalan di Desa Jeringo. “Jalan-jalan yang rusak kita perbaiki, Kementerian Transmigrasi sudah mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar untuk peningkatan jalan di Desa Jeringo saja, supaya akses jalan di sini jadi bagus,” kata Abdul Hadi. Dalam kunjungan tersebut, Abdul Hadi bersama jajaran Kementerian Transmigrasi dan pemerintah daerah setempat turut meninjau pekerjaan peningkatan jalan poros UPT Puncak Jeringo sepanjang 2,4 kilometer. Perbaikan jalan diharapkan dapat menunjang mobilitas warga, termasuk akses menuju lahan yang dimiliki dan kegiatan usaha di kawasan transmigrasi.