JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim telah mengefisiensi anggaran hingga Rp 44 triliun selama 100 hari masa kerja Kepala BGN Sudaryono. Langkah ini ditempuh untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sudaryono menyatakan hasil efisiensi uang rakyat tersebut mulai terlihat dalam kurun 100 hari terakhir. Hal itu ia sampaikan dalam forum 100 Hari Kerja, Kamis (29/10/2026). “Total yang kami efisiensi dari uang rakyat adalah dalam waktu 100 hari ini kami telah mengefisiensi uang rakyat totalnya adalah Rp 44 triliun,” ujar dia. Efisiensi tersebut dilakukan melalui pengurangan alokasi utama anggaran, seperti biaya operasional dapur. Menurut Sudaryono, anggaran semula sebesar Rp 268 triliun dinilai terlalu berlebih untuk pelaksanaan program. Setelah dihitung ulang, dana Rp 229 triliun dinilai cukup sehingga sebagian dana dapat dikembalikan ke kas negara. “Sampai dengan 100 hari ini, kami telah efisiensi anggaran, dari Rp 268 triliun yang dialokasikan kepada BGN, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp 229 triliun, sehingga ada Rp 38 triliun yang anggarannya kami kembalikan ke kas negara,” ujar Sudaryono. Selain itu, BGN mengubah skema insentif bagi dapur. Sebelumnya, setiap dapur menerima insentif tetap Rp 6 juta berapa pun jumlah porsi yang disediakan. Skema itu dinilai tidak mencerminkan perbandingan volume layanan, sebab kapasitas porsi antardapur berbeda-beda. “Dahulu, dapur itu berapa pun dia kasih makan, itu dibayar Rp6 juta, sementara 1 ompreng itu Rp 15 ribu, karena idealnya 1 dapur itu (melayani) 3.000 porsi, ini enggak, melayani 500, 700, 1.000, dibayar tetap Rp 6 juta. Maka, kami telah mengeluarkan aturan, insentif itu berlaku flat Rp 2.000, dikalikan sesuai jumlah penerima manfaat,” urai dia. Di sisi lain, Sudaryono juga mengaku BGN tengah membenahi berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari dugaan praktik koruptif, standar kelayakan dapur, hingga lemahnya koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga. Pembenahan ini turut menjadi bagian dari transformasi tata kelola program selama 100 hari kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Sudaryono mengakui, meskipun MBG merupakan program dengan tujuan mulia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan secara terbuka dan menyeluruh. “Kita tidak menutup mata adanya persoalan, yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG. Saya kira kita semua sepakat program MBG adalah program yang mulia,” ungkap pria yang juga akrab disapa Masdar itu. Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah dugaan praktik koruptif yang disebut telah merambah berbagai tingkatan organisasi, termasuk di tingkat dapur. Sejumlah oknum dilaporkan tengah menghadapi proses hukum. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan perbaikan budaya integritas di lingkungan BGN. Selain persoalan integritas, BGN menyoroti tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memiliki standar memadai. Persoalan tersebut mencakup kualitas infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), pengadaan barang, hingga pelayanan. Salah satu laporan yang diterima BGN menyebutkan adanya dapur yang dinilai tidak layak karena digunakan untuk memasak di bawah bangunan yang bagian atasnya menjadi tempat sarang burung walet. Sudaryono juga menyoroti keterbatasan sumber daya organisasi dalam mengawasi operasional sekitar 27.000 dapur MBG. Sementara itu, jumlah personel yang tersedia disebut relatif sedikit sehingga pengawasan terhadap seluruh dapur menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efektif, sekaligus melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Persoalan berikutnya adalah lemahnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Menurut Sudaryono, pihak-pihak terkait kerap baru terlibat ketika masalah muncul, termasuk dalam kasus keracunan. Padahal, keterlibatan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan sejak tahap perencanaan, antara lain dalam menentukan lokasi dapur dan sekolah penerima manfaat. “Selain itu (yang ketiga) juga komunikasi yang buruk, selain itu juga koordinasi dan kolaborasi yang tidak baik,” beber Sudaryono. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, BGN mulai melakukan pembenahan tata kelola program MBG. Transformasi ke depan diarahkan pada penguatan integritas, standardisasi operasional dapur, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan kolaborasi lintas lembaga. Pembenahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program sekaligus memastikan MBG berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.